Halo Mba Niken, saya izin kasih saran🙏, buat tagging ID desa boleh banget mba pake key ref:ID:kemendagri=* atau ref:ID:BPS=* , soalnya akan sangat membantu buat menunjang infrastruktur data desa kita dengan nulisnya lengkap dalam satu tag. Trims ^_^

Kira-kira dalam input data tsb apa cara yang dilakukan agar menjadi sistematis pak?

Atau bisa saja diberikan tag note=non_administrative, bagaimana pak?

Soalnya kalau diberi tag place=suburb, pedomannya bilang kalau itu buat bagian dari kota besar begitu pak, tapi sebetulnya kalau kita menyeragamkan mungkin bisa jadi pengecualian nantinya.

Setahu saya aturan tagging untuk ibukota kan di key capital=* kan pak, seperti Palau saja ibukota negaranya Ngerulmud (node/4244310289) diberi tag place=village dan capital=2. Maka sejatinya pada ibukota kecamatan non-administratif boleh menggunakan tag place=town agar menunjukkan adanya sebuah kota di lokasi tsb, lalu kelurahan/desa (place=village) tempat kedudukan kantor camat diberikan tag capital=6, jika memang ground truth nya begitu. Adapun untuk ibukota kabupaten karena biasanya nama non-administratif sudah terlampir di Perda, maka aturannya bisa berbeda lagi. Yang masih saya takutkan untuk keliru adalah konsistensi data di Indonesia yang sering disebut-sebut ini. Diskusi Mapper global sebenarnya lebih mementingkan populasi ketimbang statusnya pak, sehingga berbanding terbalik dengan kita yang berusaha preserve tagging berdasarkan status administratif. Dari saya sendiri, upaya untuk mempertahankan status bisa dengan memasukkan kode kemendagri pakai key ref:ID:kemendagri sehingga konsistensi datanya bisa dirujuk dari tag tersebut. (Artinya, kalau tidak punya kode kemendagri berarti bukan administratif, tapi kalau belum lengkap seperti ini, sepertinya masih jauh perjalanannya ya hehe)

Oops! I guess I missed some ways in Kerumutan during importing other conservation areas. I'll delete it. Thank you for the concern!

Of course! We can use kodewilayah.id as source, it's free for use

@user_5359 oh Hi! I am trying to repair my mistake on tagging the deprecated is_in tag. Nagari=* is temporary tag (formerly is_in:village) in-the-progress before I replace the whole nodes I created with ref:kemendagri_des. For the various ref:kemendagri_* tag, in the beginning I think to make a structured data from province, regency/city, district, and eventually the village would get a complete data. Perhaps now with your recommendation, we could make ref:ID:kemendagri instead for every division level? Then it's okay thank you for the recommendation👌

Berarti nodes kecamatan dihapus saja ya pak? tidak jadi diganti tagnya ke place=district/county?

manuruik wak indak paralu agiah namo nagari dek lah ado tag is_in:village nan manunjuak di nagari ma latak jorong ko angku

Mas, maaf pendapat saya sepertinya landuse=landfill sebaiknya diberikan tag 'greenfield' atau 'construction' saja, atau kalau bisa quarry saja karena itu juga bagian dari tambang kan?

Kenapa anda tambah tulisan Arab Melayu tapi ga dimasukin ke tag name:ms-Arab=* saja...

I'd like to ask if I already tagged the so called 'short version name' in short_name=* tag, wouldn't it be holding the consistency of searching? I've tried it multiple times during the making of Pekanbaru boundaries and turns out it is consistent.

Nice to meet you, I was trying to import my tracking in JOSM for the first time so I was unaware of this. I was using offline tracking app in New Guinea when I did this. May you give any suggestion to resolve this? Thank you!