Rencana sekarang dimulai dengan melengkapi koordinat desa/kelurahan/nagari/nagori/pekon/lembang/dll di wikidata lalu per kabupaten (via OpenRefine) diubah ke TSV atau GeoJson untuk dimerge dengan node village existing (via JOSM) agar history nodenya terjaga.

Pengalaman di Jambi, yang buat lambat adalah letak node OSM masih banyak yang "nyasar” dan koordinat Wikidata juga kadang kurang akurat, jadi tidak bisa hanya copy-paste tag... harus mencarikan letak desanya juga.

Namun setidaknya dua versi koordinat tersebut bisa jadi ancar2, dibantu dengan RBI dan WebGIS BPS.

Kelengkapan kode administratif sebenarnya tidak terlalu sulit karena di [wikidata juga saya urus](https://www.wikidata.org/wiki/User:Danil_Satria/P2588) dan sebulan terakhir saya lagi persiapan update data dengan [SK Mendagri 300.2.2-2138 Tahun 2025](https://www.wikidata.org/wiki/Q134593216) untuk kode pulau selesai sementara wil. admin minggu ini harusnya sudah mulai upload.

Data mentahnya kita lengkap kok, rencana sambil upload saya mau rancang mekanisme input data tersebut ke OSM dengan sistematis... ujicoba di Prov. Jambi rasanya sudah memberi gambaran.

iya, capital=* menyatakan ibukota.

Suburb itu rekomendasi osm.wiki/Indonesian_Tagging_Guidelines untuk membedakan kelurahan dengan desa.

ref:ID:kemendagri tidak perlu, langsung pakai ref saja.... karena itu kode wilayah administratif resmi Indonesia. Kode BPS (Wilkerstat) justru bukan, itu kode statistik dan sifatnya internal mereka, terkadang 2 desa bisa digabung dalam satu Wilkerstat bahkan era sensus penduduk 2010 banyak kode BPS dengan nama "Lainnya" :)

Untuk ref=* pulau juga pakai dari Kemendagri sedangkan ref untuk sekolah pakai NPSN.

Maaf notifikasi emailnya telat.

Node kecamatan hanya berguna sebelum relasi kecamatan ada untuk memperkirakan suatu lokasi (triangulasi). Lebih baik dihapus kalau relasi kecamatannya sudah ada.

Yang masih ragu cuma soal ibukota kecamatan yang bukan salah satu desa/kelurahan, biasanya kecamatan lama dan ibukota asli sudah mengalami pemekaran.

Ditingkat kabupaten juga banyak ibukota yang bukan salah satu kecamatan, biasa disebut ibukota non-administratif (tidak punya kode Kemendagri). Di OSM diberi tag place=town.... nah untuk tingkat ibukota kecamatan "non-administratif" mau diberi tag apa?

perbaikan ini tidak perlu, wikidata yang dihapus justru menunjukkan perbedaan keempat "Sungai Rambai" di wilayah yang berbeda.

Penambahan nama kabupaten di belakang nama justru membuat datanya jadi redundant

waduh, changeset ini menimpa banyak garis batas yang berdasarkan Permendagri tentang batas daerah.

Setelah di cek UU No. 18 Tahun 2022 tidak mencantumkan koordinat batas ataupun peta.

Using satellite imagery to align road mountainous area are not the best approach, always check OSM GPS traces before updating.

changeset/164804637

Pemetakan batas desa di OpenStreetMap menggunakan tag boundary=administrative bukan dengan landuse=residential (ini untuk area pemukimannya saja).

Untuk sementara saya hanya memperbaiki kesalahan geometri karena masih ada beberapa bagian yang meragukan seperti:

1. garis batas yang melintasi bangunan,

2. Karena akun ini mengatasnamakan pemerintahan desa sebaiknya mencantumkan sumber (perda, tugu, patok) yang bisa diverifikasi.

Konversi ke boundary nanti bisa saya bantu, atau kalau mau dikerjakan sendiri bisa merujuk ke boundary=*

Salam kenal dari tetangga :-)

garis jalannya memicu peringatan karena melintasi sungai tanpa jembatan, setelah saya cek dengan berbagai citra sepertinya keberadaan jembatan itu sendiri tidak bisa di konfirmasi.

Untuk sementara jalannya saya putus hingga yang terkonfirmasi Bing saja (sesuai source awal), silahkan sambung kembali jika ada bahan tambahan.

Kalau memungkinkan, track GPS menyusuri jalan itu akan cukup membantu, apalagi jika bisa difoto dan upload ke Mapillary.

BRG Mapathon is bad contribution (road tagged as canal, lazy tracing, etc) and this map roulette make it worse (canal tagged as road, double road which one of them didn't even exist), please do not do it in batch like this.

changeset/161768641

terlalu semangat mergenya, jembatan di jalan nasional dekat perbatasan jadi ikut kena libas tuh

this road connecting village so it is need to be tertiary, check tagging convention in osm.wiki/Indonesia

Road hierarchy just not applicable to region like this where many road just branching and stop at the village which located near river or forest.

this road connecting trunk highway with Kecamatan (district) center, thats why it need to be secondary highway. Check osm.wiki/Indonesia#Tagging_conventions

OK, done in changeset/130061314

agree, thanks for letting me know :)

boundary marker coordinate from official document, available online at https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8bfb07b1f804483d8313131353333

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

boundary marker coordinate from official document, available online at https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8bfb07b1f804483d8313131353333

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

boundary marker coordinate from official document, available online at https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c511ccda6e081c0313233333138

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi

boundary marker coordinate from official document, available online at https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c511ccda6e081c0313233333138

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi

changeset comment contain typo, it says number 35 should be 25

boundary marker coordinate from official document, available online at https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c511ccda6e081c0313233333138

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi